Cryptoday.id – Justus Abonyo, mantan ketua Partai Sosial Demokrat Kenya sekaligus kandidat saat ini untuk komisioner Komisi Pemilihan dan Batas Independen (IEBC), telah menyerukan adopsi pemungutan suara blockchain.
Melansir laporan outlet berita Kenya, The Star, Abonyo membeberkan permintaannya tersebut saat tampil di hadapan panitia seleksi yang mengawasi penunjukan komisaris IEBC di Kenyatta International Convention Center pada hari Kamis.
Abonyo mengatakan langkah seperti itu (adopsi blockchain) akan memiliki manfaat penghematan biaya yang signifikan hingga 300%.
“Biaya surat suara di Kenya berkisar antara $7 hingga $25 (700 shilling hingga 2.500 shilling). Jika kami menggunakan teknologi blockchain, biaya ini akan turun menjadi ~$0,5 (50 shilling). Ini adalah area yang akan saya jelajahi sebagai komisaris,” katanya.
Calon komisaris IEBC ini juga berpendapat bahwa mengadopsi pemungutan suara blockchain juga akan membantu meningkatkan transparansi dan keamanan pemilihan Kenya. Seruan Abonyo untuk mengadopsi teknologi baru ini lantaran negara itu tengah bersiap untuk pemilihan umum lainnya pada tahun 2022.
Di sisi lain, jajak pendapat presiden Kenya sebelumnya pada tahun 2017, dilaporkan dirusak oleh tuduhan sistem pemungutan suara elektronik IEBC yang dikompromikan. Klaim ini lebih lanjut dipercaya lantaran kasus pembunuhan manajer TI IEBC beberapa hari sebelum jajak pendapat.
Sementata itu hingga kini, juri masih belum mengetahui efektivitas pemungutan suara blockchain. Sebagaikana pakar keamanan siber MIT pada November 2020 mengatakan bahwa sistem pemungutan suara berdasarkan teknologi baru membawa ‘risiko berat’ terhadap demokrasi. .
Beberapa penerapan protokol pemungutan suara berbasis blockchain baru-baru ini telah berada di bawah pengawasan kinerja. Pada Juli 2020, muncul laporan bahwa sistem yang digunakan dalam pemungutan suara amandemen konstitusi Rusia pada tahun 2020 memungkinkan konstituen dan bahkan entitas pihak ketiga untuk menguraikan surat suara yang diberikan
Sementara itu, Abonyo bukan yang pertama menawarkan blockchain sebagai obat mujarab untuk memastikan keamanan dan transparansi negara. Seperti dilaporkan sebelumnya oleh Cointelegraph, David Robinson, penasihat anti-korupsi regional di Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, pada November 2020 mengatakan ahwa pihak berwenang Kenya dapat menggunakan blockchain sebagai alat untuk memerangi korupsi.
Sumber: cointelegraph.com
Follow Twitter
Discussion about this post