Cryptoday.id – Jaksa Agung Rusia, Igor Krasnov, mengatakan saat ini perlu dipersiapkan undang-undang untuk memerangi aset digital lantaran dianggap sering disalahgunakan untuk kejahatan.
Anggota parlemen Rusia sedang mengerjakan undang-undang baru yang akan memungkinkan pemerintah untuk menyita cryptocurrency.
Igor Krasnov membeberkan pemerintah sekarang sedang mengembangkan satu set amandemen kode kriminal negara untuk memungkinkan pihak berwenang untuk menyita kripto yang diperoleh dari aktivitas ilegal.
Krasnov menekankan bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin (BTC) telah semakin banyak digunakan untuk korupsi dan penyuapan. Pejabat itu mengatakan bahwa cryptocurrency juga merupakan alat untuk mencuci dana anggaran yang digelapkan.
“Penggunaan cryptocurrency secara kriminal menimbulkan tantangan serius di negara kita,” kata Krasnov.
Dia mengklaim bahwa undang-undang kripto yang diadopsi Rusia “Pada Aset Keuangan Digital” (DFA) telah memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini, tetapi amandemen kode kriminal baru akan membawa perlindungan tambahan.
“Ini akan memungkinkan penerapan tindakan pembatasan dan penyitaan aset virtual,” tambahnya Krasnov.
Menurut beberapa pakar industri lokal, tidak ada undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk benar-benar menyita aset kripto.
“Jelas bahwa aset digital yang disimpan di dompet tidak mungkin disita seperti jenis aset lainnya. Namun, sudah ada satu kasus penting di mana petugas FSB dinyatakan bersalah karena menerima suap, dan pengadilan secara resmi menyita 0,1 dan 4,70235 BTC sebagai pendapatan negara,” kata Nikita Soshnikov, mantan pengacara senior di Deloitte CIS dan direktur Alfacash.
Soshnikov mengatakan bahwa Rusia mulai mengembangkan proposal untuk menyita crypto pada tahun 2019, bertahun-tahun sebelum undang-undang DFA diadopsi. “Kejaksaan Agung tetap menjadi pemangku kepentingan utama dari proyek ini, dan dalam konteks seperti itu, pernyataan saat ini hanyalah konfirmasi dari rencana yang telah disepakati,” tambahnya.
Sebelumnya, wakil ketua komite investigasi Rusia, Krasnov menjadi jaksa agung negara itu pada awal 2020. Sejak penunjukan itu, Krasnov telah menjadi penentang yang vokal pada crypto.
Tahun lalu, ia mengklaim bahwa kejahatan dunia maya di Rusia sering difasilitasi melalui kripto dan telah mengalami peningkatan 25 kali lipat sejak 2015. Oktober lalu, Krasnov mengatakan bahwa pegawai negeri Rusia akan diminta untuk menyatakan aset kriptoatas dasar kesetaraan dengan aset lainnya.
Upaya baru Krasnov untuk memerangi korupsi yang mendukung kripto di Rusia datang beberapa bulan setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberinya sanksi karena menuntut oposisi Rusia dan pemimpin anti-korupsi Alexei Navalny.
Menurut penyelidikan setempat, Krasnov sendiri terlibat dalam beberapa kontroversi terkait korupsi.
Sumber: cointelegraph.com
Follow Twitter
Discussion about this post