Blockchain Diklaim Sebagai Obat Mujarab untuk Kasus Korupsi dalam Tata Kelola Negara

Cryptoday.id – Transparansi, keadilan, dan efisiensi sistem pemerintahan merupakan beberapa area yang utama untuk penerapan blockchain dalam tata kelola publik.

Menulis pada Agenda Global WEF, Matthew Van Niekerk, salah satu pendiri dan CEO pakaian blockchain-as-a-service SettleMint, menyoroti bagaimana adopsi blockchain dapat meningkatkan pengadaan publik dan pendaftaran tanah.

Menurut Van Niekerk, pengadaan publik adalah salah satu jalan utama korupsi dan pemborosan dalam pemerintahan. Laporan itu juga menyebutakan, CEO SettleMint itu berpendapat bahwa sifat tertutup dari proses mendorong interaksi terlarang antara pejabat publik dan bisnis swasta.

Van Niekerk menduga bahwa adopsi blockchain dapat memfasilitasi sistem pengadaan publik yang lebih terbuka. Menurut artikel tersebut, kumpulan peserta yang lebih besar ini akan menarik dari luar parastatal pemerintah dan perusahaan swasta untuk memasukkan koalisi pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti organisasi standar, pengawas perlindungan konsumen dan media, misalnya.

Menurut Van Niekerk, adopsi blockchain akan memanfaatkan teknologi buku besar yang terdesentralisasi untuk menawarkan jendela yang mudah diakses, anti-rusak, dan waktu-nyata ke dalam proses pengadaan yang sedang berlangsung.

Sebelumnya pada Oktober 2018, pernah ada sebuah laporan Grup Bank Dunia menggembar-gemborkan blockchain sebagai alat yang layak untuk mendefrag protokol pengadaan pemerintah di seluruh dunia.

Pada pendaftaran tanah, Van Niekerk menunjuk blockchain sebagai solusi yang mungkin untuk masalah seputar inefisiensi dalam sistem sertifikasi pendaftaran.

Menurut artikel Van Niekerk, sistem registri berbasis blockchain akan membantu menghilangkan kemacetan transaksi tanah, sehingga menghilangkan praktik suap dan kegiatan lain yang kurang legal yang diperlukan untuk mempercepat proses.

Pendaftaran tanah memang merupakan salah satu kasus adopsi yang lebih umum untuk teknologi blockchain di seluruh dunia. Dari Swedia hingga Australia dan bahkan negara-negara di Afrika, pemerintah negara bagian mengejar adopsi teknologi buku besar terdistribusi untuk pendaftaran tanah.

Sumber: cointelegraph.com